Bandung- Bahribantenreborn.net / Dalam situasi perekonomian nasional yang penuh tekanan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersiap menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 pada 4–6 Agustus 2025 di Bandung, Jawa Barat. Mengusung tema “Dengan Semangat Indonesia Incorporated Menuju Indonesia Emas 2045,” forum ini menjadi ajang penting konsolidasi dunia usaha nasional dan daerah dalam menghadapi tantangan besar baik dari dalam maupun luar negeri.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, mengingatkan bahwa saat ini dunia usaha nasional berada di titik krusial. Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87% menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat, sementara belanja pemerintah justru mengalami kontraksi.
“Kita tidak bisa hanya menjadi pelaksana kebijakan. Dunia usaha harus menjadi mitra aktif pemerintah, karena kalau tidak, kita bisa kehilangan arah dan momentum,” ujar Shinta.
Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang terus berada di bawah angka 50 selama tiga bulan terakhir menjadi alarm bahwa industri dalam negeri tengah mengalami kontraksi serius. Tanpa intervensi nyata, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mungkin terjadi secara masif.
Meski dalam tekanan, realisasi investasi Triwulan II 2025 yang mencapai Rp477,7 triliun, meningkat dari Rp465,2 triliun pada Triwulan I, mencerminkan ketahanan dan harapan di kalangan pelaku usaha. Total investasi semester I mencapai Rp942,9 triliun, menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru.
APINDO Desak Pemerintah Ambil Langkah Nyata
Melalui Rakerkonas ini, APINDO mendesak pemerintah segera menelurkan langkah strategis dan terukur, di antaranya:
- Pembebasan PPN jasa subkontrak dan bahan baku
- Percepatan restitusi PPN
- Penghapusan bea masuk bahan baku industri
- Subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor padat karya
- Diskon tarif listrik dan gas industri
- Insentif pengembangan PLTS atap berbasis skema net-metering
“Jika sektor padat karya ini tidak dilindungi dan difasilitasi, kita akan menyaksikan gelombang PHK berikutnya. Ini bukan ancaman, ini realitas,” tegas Shinta.
Hadapi Ancaman Tarif Ekspor AS
APINDO juga menyoroti tekanan eksternal, terutama dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang menyasar produk ekspor Indonesia. Meski demikian, capaian diplomasi pemerintah melalui Joint Statement dalam Framework for Agreement on Reciprocal Trade menjadi langkah positif yang perlu ditindaklanjuti.
“Kesepakatan ini memberi kepastian dan membuka peluang investasi AS. Namun kita tidak bisa berhenti di situ. Harus ada kebijakan konkret agar kepercayaan pasar berubah menjadi investasi riil,” tambah Shinta.
APINDO juga mendorong percepatan perundingan IEU-CEPA, serta akses pasar ke RCEP, CPTPP, BRICS+, dan negara-negara ASEAN untuk memperluas ekspor nasional.
Fokus Keadilan Bagi Dunia Usaha Daerah
Ketua SC Rakerkonas XXXIV, Anthony Hilman, menekankan pentingnya menyelenggarakan forum ini di luar Jakarta. Hal ini, menurutnya, menunjukkan keseriusan APINDO terhadap tantangan struktural di daerah, seperti mahalnya biaya logistik, sentralisasi perizinan, dan gangguan premanisme.
“Dunia usaha daerah sering kali jadi korban kebijakan yang tidak kontekstual. Rakerkonas ini harus menjadi ruang penguatan suara daerah agar kebijakan nasional tidak lagi Jakarta-sentris,” ujarnya.
Panggung Konsolidasi Nasional
Rakerkonas ke-34 akan menghadirkan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tokoh-tokoh nasional seperti Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, dan Menteri Parekraf, serta ekonom senior seperti Wijayanto Samirin dan Raden Pardede.
Dialog Ekonomi yang akan digelar dalam forum ini bertujuan menyelaraskan langkah dunia usaha dengan strategi pembangunan nasional berbasis realitas lapangan.
“Kita ingin memastikan bahwa arah kebijakan ekonomi tidak lagi top-down, tapi lahir dari suara pelaku usaha di lapangan,” tegas Shinta.
Indonesia Incorporated: Bukan Narasi, Tapi Gerakan Kolektif
Dengan semangat Indonesia Incorporated, APINDO ingin membangun fondasi kerja sama yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah untuk menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif, efisien, dan tangguh menghadapi dinamika global.
“Kita tidak punya waktu untuk stagnasi. Dunia usaha menuntut kepastian, kecepatan, dan keberpihakan dari pemerintah. Rakerkonas ini adalah panggung perjuangan bersama, bukan ruang seremonial,” tutup Shinta. (SB)
Redaksi | Bahribantenreborn.net
Tajam, Objektif, dan Berpihak pada Kepentingan Ekonomi Bangsa
