Bahribantenreborn.net — Sudah lima hari sejak masyarakat Desa Foya Tobaru, Kecamatan Gane Timur, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan. Namun hingga kini, DPMD terkesan abai dan tidak menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang melibatkan Pj Kepala Desa, Mikel Hoga, Sabtu 26/07/2025.
Ketidaktegasan ini bukan hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga memunculkan kecurigaan serius dari masyarakat. Pasalnya, aduan terhadap Mikel Hoga bukanlah hal baru, namun telah berulang kali disuarakan warga, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran resmi. Sayangnya, semua laporan itu menguap tanpa tindak lanjut.
Penjabat Kepala Dinas, Muhammad Zaki Abd Wahab, kini menjadi sorotan utama. Ia dianggap sengaja membiarkan polemik ini tanpa solusi. Dugaan adanya kedekatan personal antara Zaki dan Pj Kades Mikel Hoga makin menguat di tengah masyarakat, terutama karena sikap bungkam dan pasif yang ditunjukkan oleh DPMD.
“Jangan-jangan ada sesuatu yang di sembunyikan. Masyarakat sudah bersuara di depan mata kepala dinas, tapi tetap tak ada tindakan. Ini bukan sekadar pembiaran — ini bentuk perlindungan,” Tegas salah satu warga Foya Tobaru.
Publik menilai, Mikel Hoga mendapat perlakuan istimewa dari Kadis Zaki. Padahal, kepala dinas seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas di lingkup pemerintahan desa. Namun dalam kasus ini, DPMD justru terkesan menjadi tameng bagi pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Kondisi ini menciptakan preseden buruk bagi upaya penegakan tata kelola desa yang bersih dan transparan di Halmahera Selatan. Jika sikap pasif ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPMD akan runtuh sepenuhnya.
Desakan kini mengarah tidak hanya kepada pencopotan Mikel Hoga sebagai Pj Kades, tetapi juga kepada evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Zaki Abd Wahab sebagai kepala dinas.
"Ada apa dengan Kadis?" — bukan lagi sekadar pertanyaan, tapi tudingan yang menuntut jawaban. Dan jawaban itu bukan dalam bentuk klarifikasi semata, melainkan melalui tindakan tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Redaksi
