JAKARTA, 29 Juli 2025 – Bahribantenreborn.net | Di tengah gelombang PHK massal yang menghantam sektor industri dan menjerumuskan ribuan keluarga ke jurang ketidakpastian ekonomi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tampil sebagai satu dari sedikit pemimpin negara yang tidak cuma bicara, tapi bergerak cepat dan konkret.
Hari ini, Sigit resmi melepas 1.575 buruh korban PHK dan angkatan kerja baru untuk memasuki dunia kerja yang telah difasilitasi Polri. Acara digelar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, dan menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya kehilangan nyali dalam menghadapi krisis ketenagakerjaan.
“Kami siapkan, kami latih, dan kami lepas untuk masuk ke dunia kerja baru. Ini bentuk nyata dari perintah Presiden Prabowo yang kami jalankan di lapangan,” ujar Sigit lugas.
Bukan Kali Pertama, Tapi Belum Banyak yang Mau Meniru
Ini adalah gelombang kedua program penyelamatan buruh yang diluncurkan Polri. Sebelumnya, pada 12 Juni 2025, sebanyak 700 buruh PHK juga dilepas oleh Sigit. Artinya, 2.275 tenaga kerja telah disalurkan kembali melalui tangan kepolisian – bukan Kementerian Tenaga Kerja, bukan Dinas Ketenagakerjaan, tapi Polri.
Ironisnya, di tengah tumpukan lembaga dan anggaran negara, justru aparat penegak hukum yang mengambil alih peran eksekutif dalam menangani krisis tenaga kerja. Di mana pejabat lainnya? Sibuk rapat, sibuk bicara, sibuk konferensi. Sementara Kapolri jalan.
Kolaborasi atau Inisiatif Tunggal?
Meski disebut sebagai hasil kolaborasi antar instansi, faktanya hingga kini belum tampak peran dominan dari kementerian terkait. Yang terlihat di lapangan adalah personel Polri yang mengawal pelatihan, melakukan pemetaan, hingga mengantarkan buruh ke tempat kerja.
“Desk ketenagakerjaan yang kami latih akan terus kami dorong agar ini berkelanjutan. Jangan sampai selesai dilepas, lalu dibiarkan,” tegas Kapolri.
Pernyataan ini menyiratkan kekhawatiran: jangan-jangan Polri sedang bekerja sendirian, sementara kementerian sibuk dengan rutinitas administratif yang tidak menyentuh akar persoalan.
Kritik dan Apresiasi: Dua Sisi yang Tak Terpisahkan
Langkah Kapolri pantas diapresiasi. Namun sekaligus menjadi tamparan telak bagi kementerian teknis yang hingga kini belum menunjukkan langkah nyata sepadan. Jika penyaluran buruh saja harus ditangani aparat kepolisian, maka publik patut bertanya: Apa gunanya lembaga yang secara fungsional justru dibentuk untuk itu? (SB)
🟥 Bahribantenreborn.net – Tak Takut Menggigit, Tak Gentar Mengungkap. Di tengah kebisingan janji, kami hadirkan suara tajam rakyat.
