Manado – 21 Juli 2025 | Bahribantenewborn.net - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan langkah progresif dalam reformasi birokrasi. Sebanyak 3.420 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2025. Langkah ini dinyatakan sebagai yang tercepat secara nasional, mengungguli target pusat yang menetapkan TMT Oktober 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, yang hadir langsung dalam acara pelantikan di Kantor Gubernur Sulut pada Jumat (18/7), tak ragu menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sulut.
> “Ini bukan hanya pencapaian administratif, tapi juga bukti kepemimpinan daerah yang progresif dan responsif terhadap instruksi Presiden RI. Tiga bulan lebih cepat dari target nasional, ini tidak main-main,” ungkap Prof. Zudan.
PPPK yang dilantik terdiri dari 3.324 tenaga teknis dan 96 tenaga guru, hasil seleksi pada tahun anggaran 2024. Keberhasilan ini menurut Zudan merupakan hasil kolaborasi solid antara Pemprov Sulut dan BKN, serta menunjukkan bahwa sistem manajemen ASN bisa dijalankan dengan efisien, cepat, dan tetap akuntabel.
Zudan juga mengingatkan bahwa pelantikan ini adalah awal dari tanggung jawab besar sebagai aparatur negara. Ia menitipkan tiga nilai utama yang harus dipegang oleh para ASN baru:
1. Kerja keras meski dalam ketidaknyamanan,
2. Adaptif terhadap ritme kerja cepat, dan
3. Loyal terhadap visi dan misi pimpinan.
> “Kita ubah mindset. ASN bukan lagi lamban dan birokratis. Di BKN, kami geser layanan dari hitungan hari ke hitungan jam. ASN hari ini harus gesit, tepat, dan melayani dengan integritas tinggi,” tegasnya.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan pusat, antara lain Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, Pj. Sekda Tahlis Gallang, Deputi BKN Herman, Direktur JF BKN Sri Gantini, Kepala Kanreg XI BKN Akhmad Syauki, serta Kepala BKPSDM Sulut Olivia Sari Theodore.
Langkah cepat Pemprov Sulut ini menunjukkan bahwa ketika komitmen politik dan integritas birokrasi bersatu, percepatan pelayanan publik bukan hanya wacana — tapi bisa jadi kenyataan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
> “Kami bangga dengan langkah Sulut. Ini bisa jadi cermin dan tamparan bagi daerah lain. Jangan menunggu Oktober jika bisa bergerak sejak Juli,” tutup Zudan dengan nada tegas.
Redaksi | Bahribantenreborn.net
Membongkar Fakta, Menyuarakan Perubahan.
