JAKARTA, Minggu, 6 Juli 2025 – Bahribantenreborn.net | Di tengah upaya efisiensi anggaran yang tengah digalakkan Mahkamah Agung (MA) dan lingkungan peradilan, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menegaskan bahwa publikasi media tetap menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Menurut Syamsul Bahri, yang menjabat Ketum FORSIMEMA-RI untuk masa bakti 2024–2030, efisiensi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi ruang komunikasi antara lembaga peradilan dengan insan pers. “Publikasi media berperan strategis dalam menjaga marwah lembaga peradilan. Tanpa publikasi yang baik, potensi terjadinya penyimpangan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengadil, bisa semakin terbuka,” tegasnya.
Berikut beberapa poin yang disampaikan Syamsul Bahri mengenai pentingnya publikasi media di MA dan Peradilan:
-
Menjamin Transparansi
Keberadaan awak media berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai aturan. Publikasi yang terbuka dapat mencegah praktek curang di berbagai tingkatan peradilan, dari tingkat pertama hingga tingkat banding. -
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Akses informasi yang terbuka akan mendorong masyarakat, khususnya para pencari keadilan, untuk lebih percaya terhadap sistem peradilan nasional. -
Media sebagai Mitra, Bukan Beban
Meskipun ada efisiensi anggaran, MA dan Peradilan tetap perlu menjamin adanya sinergi dengan media sebagai bagian dari edukasi dan diseminasi informasi hukum kepada masyarakat luas. -
Efisiensi Jangan Jadi Penghalang Transparansi
Menurut Syamsul, penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apalagi, jika sampai membuat hubungan antara awak media dan aparatur peradilan menjadi renggang.
Syamsul juga menyoroti upaya yang telah ia lakukan, seperti membentuk Grup WhatsApp “Media Portal Berita MA & Peradilan” sebagai langkah awal membangun komunikasi dua arah yang efektif. Ia menekankan agar institusi MA dan peradilan mensupport forum-forum kerja sama media, seperti Pokja FORSIMEMA, bukan justru menciptakan kesan kurang peduli dari juru bicara (jubir) dan staf Humas di lembaga peradilan.
Ia menyampaikan harapannya kepada Pimpinan MA RI agar segera mengevaluasi kinerja jubir atau staf humas yang dianggap kurang proaktif. “Jika ada yang tidak memahami tupoksi-nya dan kurang responsif terhadap tugas komunikasi publik, sebaiknya segera digantikan dengan yang lebih kompeten,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Syamsul Bahri mengingatkan bahwa cita-cita integritas lembaga peradilan yang selalu digagas oleh Ketua MA, YM Prof. Dr. Sunarto, SH, MH tidak akan tercapai tanpa melibatkan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Penulis: Syamsul Bahri
Ketua Umum FORSIMEMA-RI
