Tangerang – BAHRIBANTENreborn.net // Bau tak sedap menyeruak dari Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pemerintah desa setempat tidak memasang baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti yang diwajibkan undang-undang. Situasi ini memunculkan kecurigaan keras: apakah ada anggaran yang digelapkan atau dialokasikan secara misterius?
Padahal, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk transparan kepada masyarakat. Pemasangan baliho APBDes bukan sekadar formalitas—itu adalah bukti bahwa uang rakyat dikelola secara terbuka.
Namun di Palasari, semua itu lenyap. Tidak ada papan informasi, tidak ada transparansi. Yang tersisa hanya tanda tanya besar di benak warga.
Ketua DPC Abpednas Kabupaten Tangerang, Saniman, angkat bicara dengan nada geram:
“Kalau baliho APBDes tidak dipasang, jelas ada aturan yang dilanggar. Ini bukan hal sepele—rakyat punya hak untuk tahu. Pertanyaannya, apa yang mereka tutupi?” tegasnya.
Menurut Saniman, tindakan ini tidak hanya melanggar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, tapi juga menabrak Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bahkan, jika dibiarkan, bisa berujung pada pencabutan dana desa hingga jerat pidana bagi pihak yang bertanggung jawab.
Fakta mencurigakan ini terungkap ketika tim Abpednas melakukan kunjungan ke Desa Palasari dan tidak menemukan baliho APBDes. Surat klarifikasi telah dilayangkan, namun pemerintah desa memilih bungkam hingga berita ini diterbitkan.
Saniman mengingatkan:
“Kalau memang bersih, kenapa takut terbuka? Pasang balihonya sekarang, buktikan ke publik!”
Kasus hilangnya baliho APBDes di Desa Palasari kini menjadi sorotan. Warga dan aktivis menunggu, apakah pihak berwenang akan turun tangan, atau justru membiarkan dugaan permainan anggaran ini membusuk.
Redaksi: BAHRIBANTENreborn.net
