Lampung Timur | Bahribantenreborn.net – Publik kembali dikejutkan oleh terkuaknya dugaan korupsi berjamaah di lingkup Pemkab Lampung Timur. Kali ini, sorotan tajam diarahkan ke Dinas Perikanan dan Peternakan, yang diduga “menggoreng” anggaran perjalanan dinas (Perjas) tahun 2023 hingga menyentuh angka Rp1,095 miliar lebih.
Laporan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (DPP KAMPUD) mengungkap adanya skema licik: perjalanan dinas fiktif, mark-up biaya, dan tumpang tindih program yang seharusnya berjalan efisien. Kejaksaan Tinggi Lampung langsung melimpahkan laporan ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Timur pada 13 Agustus 2025.
Anggaran yang dipersoalkan meliputi:
- Rp547,49 juta – Perjalanan dinas biasa penyediaan benih/bibit ternak & hijauan pakan ternak.
- Rp420 juta – Perjalanan dinas dalam kota.
- Rp93,71 juta – Pengendalian & pengawasan penyediaan benih/bibit ternak (perjalanan dinas biasa).
- Rp34 juta – Perjalanan dinas dalam kota.
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, menegaskan modus operandi yang terendus: “Ada kegiatan yang sama tapi dipecah ke mata anggaran berbeda. Kami juga menemukan indikasi laporan pertanggungjawaban palsu. Lebih parahnya, Kepala Dinas yang kami minta klarifikasi justru memilih bungkam.”
Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi, menilai praktik ini jelas mengarah pada perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan daerah. “Kami mendorong Kajati Lampung dan Kejari Lampung Timur menuntaskan kasus ini sampai akar-akarnya,” ujarnya.
Kasi Pidsus Kejari Lampung Timur, Julang Dinar Romadlon, membenarkan pihaknya tengah menelaah dokumen laporan tersebut dan akan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
Skandal ini menjadi alarm keras bagi pengelolaan keuangan daerah. Publik menuntut transparansi, bukan alasan. Dan di tengah aroma busuk yang kian menyengat, semua mata kini tertuju pada keberanian penegak hukum untuk bertindak, bukan berdiam. (SB)
Redaksi: Bahribantenreborn.net
