PANGANDARAN – BahriBantenreborn.net | Kekecewaan masyarakat Pangandaran memuncak. Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan) merasa aspirasi mereka untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dugaan korupsi tiket wisata dihalangi DPRD.
Meski audiensi telah dilakukan dengan fraksi-fraksi besar, mulai dari PKB, Golkar, Gerindra, hingga PKS, tak satu pun berani mengusulkan Pansus.
“Ini bukti nyata DPRD kehilangan taring. Mereka tak mampu mengawasi jalannya pemerintahan dan membela rakyat,” tegas Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda N, Kamis (28/8/2025).
DPRD Diam, Rakyat Bertanya
Tedi menilai sikap bungkam DPRD memperlihatkan kegagalan fungsi pengawasan dan mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat. Ia bahkan membandingkan dengan gejolak politik di daerah lain.
“Di Pati, demo rakyat menolak kenaikan pajak berkembang menjadi gerakan pemakzulan bupati. Di Jakarta, kerusuhan DPR RI terjadi karena tunjangan fantastis anggota dewan. Pertanyaannya, apakah Pangandaran harus menempuh jalan serupa karena DPRD tak berani membela rakyat?” tegas Tedi.
Menurutnya, DPRD gagal menangkap aspirasi publik yang ingin Pansus dibentuk untuk membongkar dugaan praktik korupsi yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Harapan Masih Ada di Jalur Hukum
Meski DPRD diam, Tedi melihat secercah harapan melalui proses hukum di Polres Pangandaran. Meski masih tahap penelaahan, jumlah pihak yang diperiksa menunjukkan progres nyata.
“Sejak audiensi pertama Fokus Mapan dengan Kapolres pada 24 Juli 2025, sembilan orang diperiksa. Kini sudah 16 orang. Ini progres yang patut diapresiasi,” ujar Tedi.
Ia mengutip pernyataan Kasatreskrim Polres Pangandaran, AKP Idas Wardias, S.H., M.H., bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. Meski lambat, ketelitian penting agar kasus benar-benar terungkap.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Dugaan perampokan PAD harus diusut tuntas. Siapapun yang terlibat, tanpa pandang bulu, harus dijerat hukum,” tegasnya.
Peran Masyarakat Sipil Semakin Penting
Tedi menegaskan Sarasa Institute dan Fokus Mapan akan terus mengawal proses hukum. Gagalnya DPRD membentuk Pansus justru menegaskan perlunya tekanan dari masyarakat sipil untuk memastikan hukum ditegakkan.
“Kami akan mendesak Irwasda Polda Jabar dan Divisi Propam Polda Jabar mengawasi jalannya perkara. Jika DPRD lemah, rakyat hanya bisa berharap pada hukum yang ditegakkan murni dan konsekuen,” pungkasnya.
Dengan gagalnya Pansus dan lambannya proses hukum, kekecewaan masyarakat semakin dalam. Tedi Yusnanda N menutup pernyataannya dengan pertanyaan yang menggugah:
“Apakah rakyat harus turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan?”
BahriBantenreborn.net – Menggigit, Tajam, Tak Takut Mengungkap Kebenaran
