Bahribantenreborn.net | Bandar Lampung – Aroma korupsi kembali terendus dari institusi keuangan daerah. Kali ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang tengah menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Pusat Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (DPP KAMPUD). Lembaga ini menyoroti dugaan korupsi dengan nilai fantastis pada penggunaan anggaran tahun 2023 hingga 2024 di bawah kepemimpinan Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
Dalam keterangan pers pada Kamis (7/8/2025), Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., membeberkan sejumlah indikasi penyimpangan dana yang dinilai sistematis dan berulang.
Temuan Tahun Anggaran 2023:
- Honorarium MPPKD dan sekretariat diduga mengalami mark-up sebesar Rp1,3 miliar
- Tunjangan pegawai pengelola keuangan dan aset daerah senilai Rp6,15 miliar, dengan indikasi mark-up Rp587 juta
- Belanja hibah kepada ormas sebesar Rp29 miliar, tak disertai laporan pertanggungjawaban senilai Rp720 juta
- Dana khusus yang dibatasi penggunaannya diselewengkan hingga Rp20,3 miliar
Tahun Anggaran 2024:
- Honorarium MPPKD kembali tak sesuai aturan: Rp1,15 miliar
- Tunjangan pegawai masih membebani APBD: Rp6,15 miliar, dengan komponen tidak sah sebesar Rp587 juta
- Pemeliharaan gedung swakelola oleh BPKAD: Rp205 juta
- Penggunaan anggaran di luar peruntukan mencapai Rp15,8 miliar
“Kami menilai praktik yang terjadi di tubuh BPKAD Tulang Bawang bukan sekadar penyimpangan, melainkan bagian dari pola mafia anggaran yang terus diulang dari tahun ke tahun. Ada unsur kesengajaan dalam laporan fiktif dan pengalihan penggunaan dana,” tegas Seno Aji.
Aktivis nasional ini menyatakan pihaknya telah menghimpun cukup data dan akan segera mengajukan laporan resmi ke aparat penegak hukum.
“DPP KAMPUD tidak akan diam. Ini bentuk komitmen kami mengawal uang rakyat. Laporan ke penegak hukum sedang kami rampungkan,” ujarnya.
Menariknya, di tengah sorotan tersebut, Dr. Rustam Effendi diketahui mengikuti seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur tahun 2025. DPP KAMPUD mendesak agar proses seleksi mempertimbangkan secara objektif rekam jejak dan integritas calon pejabat publik.
Bahribantenreborn.net akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi tegaknya keadilan dan transparansi pengelolaan anggaran negara.
