Jakarta – Bahribantenreborn.net | Pajak adalah darah segar yang menghidupi negara. Rakyat menyetor sebagian penghasilan dengan keyakinan uang itu kembali dalam bentuk layanan publik. Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya: pajak menguap, rakyat kecewa, kepercayaan terkikis.
Kontrak sosial antara rakyat dan negara seharusnya kokoh. Tetapi ketika pajak hanya jadi alat kekuasaan tanpa transparansi, kontrak itu berubah menjadi gadai kepercayaan publik.
Ketidakadilan di Balik Sistem Pajak
Ketika rakyat kecil dipaksa patuh dengan ancaman sanksi, sementara konglomerat dan korporasi besar bisa mencari celah hukum untuk menghindar, di situlah wajah asli ketidakadilan fiskal.
Regulasi ada, tapi apakah ditegakkan? Penegakan hukum pajak yang lemah hanya membuka ruang manipulasi. Negara seolah gagah terhadap rakyat kecil, tapi tumpul menghadapi pemilik modal.
Korupsi: Luka Lama yang Tak Pernah Sembuh
Setiap rupiah pajak yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Jalan berlubang, sekolah reyot, rumah sakit penuh sesak—semua itu bukan semata karena keterbatasan anggaran, melainkan karena uang rakyat digerogoti tikus-tikus anggaran.
Pencegahan korupsi bukan lagi wacana, melainkan keharusan. Audit independen, pengawasan publik, hingga hukuman tanpa pandang bulu harus ditegakkan jika pemerintah masih ingin disebut layak dipercaya.
Saatnya Negara Membayar Balik
Rakyat sudah menunaikan kewajibannya. Kini giliran negara membuktikan janji dengan transparansi total, distribusi adil, dan perang habis-habisan terhadap korupsi.
Pajak bukan sekadar pemasukan negara. Pajak adalah janji keadilan. Jika janji itu terus dikhianati, jangan salahkan rakyat bila kepercayaan yang digadaikan tak pernah ditebus kembali.
Redaksi: Bahribantenreborn.net
