Jakarta – Bahribantenreborn.net | Laju kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum berubah arah. Survei nasional Rumah Politik Indonesia menempatkan Polri di posisi teratas, menggeser KPK dan Kejaksaan Agung. Namun, capaian ini bukan akhir dari perjalanan—justru menjadi ujian berat: mampukah Polri menjaga momentum dan tidak kembali terjerembab dalam krisis kepercayaan?
Survei yang dilakukan 22–26 Agustus 2025 di 34 provinsi mencatat Polri meraih 20,11 persen, tipis di atas KPK (20,9 persen) dan Kejagung (20,5 persen). Meski margin kecil, capaian ini sarat makna: publik mulai melihat perubahan nyata di tubuh kepolisian.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan, “Polri sedang merebut kembali simpati rakyat. Tapi jangan lupa, publik lebih cepat kecewa jika reformasi berhenti di tengah jalan.”
Dominasi Polri juga terlihat di sektor kejahatan siber. Dengan skor 22,32 persen, Polri menyalip tipis Kejagung dan KPK yang sama-sama di angka 22,29 persen. Begitu juga di ranah pemberantasan korupsi: Polri 21,20 persen, menempel KPK (21,23 persen) dan mengungguli Kejagung (21,17 persen). Angka-angka ini memperlihatkan persaingan ketat tiga lembaga hukum yang selama ini berebut kepercayaan publik.
Namun, pertanyaannya: apakah Polri mampu mempertahankan tren positif ini? Publik masih menyimpan memori panjang soal kasus penyalahgunaan wewenang, reformasi yang setengah hati, hingga praktik diskriminasi hukum.
Survei boleh menampilkan grafik indah, tapi rakyat menuntut bukti di lapangan: polisi hadir cepat saat dibutuhkan, transparan dalam penegakan hukum, dan berani bersih dari lingkaran korupsi internal.
Jika Polri lengah, angka kepercayaan itu bisa runtuh secepat ia naik. Tapi bila konsisten, momentum ini bisa menjadi titik balik sejarah: Polri bukan hanya dipercaya, tapi juga dihormati.
Bahribantenreborn.net
