Langsa – Bahribantenreborn.net |
Bimtek ke Medan berlabel “Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Menuju Gampong Digital yang Cerdas” diduga hanya menjadi kamuflase untuk menguras Dana Desa di Kota Langsa, Aceh. Fakta yang terbongkar di lapangan, total dana yang ditarik dari 66 desa mencapai Rp 924 juta.
Setiap desa dipaksa mengirim dua perangkat gampong dengan tarif Rp 7 juta per orang. Artinya Rp 14 juta per desa. Angka itu dikalikan 66 desa, tembus Rp 924 juta, dana yang bersumber dari uang rakyat. Ironisnya, kegiatan hanya berlangsung empat hari di Hotel Grand Antares, Medan.
Informasi yang dihimpun menunjukkan kegiatan ini diinisiasi LSM Global Edukasi Prospek, dengan dukungan resmi Pemko Langsa melalui disposisi surat agenda 1805 tertanggal 4 Agustus 2025. Jejak tanda tangan pejabat Pemko disebut-sebut ikut meloloskan kegiatan tersebut.
Sejumlah perangkat desa yang ditemui mengaku tak punya pilihan selain mengikuti. “Kalau tidak ikut, ada tekanan. Kami merasa dipaksa,” ujar salah satu perangkat desa, Sabtu (30/8/2025).
Warga Langsa pun geram. Mereka menilai Bimtek ke luar daerah hanyalah praktek mark up dan modus jalan-jalan pejabat berkedok pelatihan. “Ini pengkhianatan terhadap rakyat. Dana Desa bukan untuk plesiran pejabat, apalagi saat Langsa sedang krisis anggaran,” tegas seorang warga.
Lebih jauh, publik mendesak Kejati Aceh dan Polda Aceh segera mengusut tuntas skandal ini. Diamnya Pemko Langsa dan panitia pelaksana hanya menambah kuat dugaan bahwa ada permainan sistematis menghisap Dana Desa melalui program Bimtek.
Jika benar terbukti, skandal ini bukan sekadar penyalahgunaan anggaran, tapi bentuk penjarahan terstruktur, rapi, dan terencana terhadap hak masyarakat desa.
Redaksi: Bahribantenreborn.net
