Bahribantenreborn.net | JAMBI – TANJABBAR — Dugaan pelanggaran UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kembali mencuat. Munir, yang disebut sebagai pengendali mafia minyak ilegal di Jambi, hingga kini belum tersentuh hukum, meski gudang dan pelabuhan mini miliknya di Sungai Saren, Tanjung Jabung Barat, sempat terbakar hebat.
Kasus ini memicu kegelisahan publik dan desakan agar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Saharuddin menurunkan tim investigasi khusus. Dugaan pelanggaran Munir bukan ringan:
- Penimbunan minyak ilegal tanpa izin, bertentangan dengan Pasal 40 UU Migas yang mengatur kegiatan hulu dan distribusi minyak.
- Pemindahan aset dan penghapusan jejak digital untuk menghindari pengawasan aparat, jelas melanggar ketentuan pidana dalam UU Migas Pasal 52.
- Aktivitas kini diteruskan oleh anaknya, Iksan alias Irul alias Khairul Ichsan, yang bertindak sebagai pengelola gudang dan jalur distribusi minyak ilegal.
“Bukti lapangan dan dokumen transaksi yang kami miliki sudah cukup untuk menjerat Munir. Ini bukan sekadar opini, tapi fakta yang melanggar peraturan migas,” tegas Fahmi Hendri, Ketua Satgas FRIC Counter Opinion Polri, Minggu (19/10/2025).
Fahmi menambahkan, bukti investigasi sudah dikirim ke Mabes Polri dan Kapolda Jambi, termasuk rekaman video aktivitas ilegal Munir. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum berkeadilan dan tanpa pandang bulu:
“Negara dirugikan triliunan rupiah. Jika hukum tidak ditegakkan sesuai UU Migas, maka seluruh institusi hukum kehilangan kredibilitas.”
Kasus ini menjadi ujian nyata terhadap integritas aparat hukum. Dugaan pembiaran aparat daerah menimbulkan pertanyaan serius: apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, sementara mafia migas tetap bebas beroperasi?
“Senin (20/10/2025) menjadi titik kritis. Publik menunggu apakah Mabes Polri berani menindak Munir sesuai UU Migas atau sekadar retorika,” tutup Fahmi dengan tegas.
Bagi Bahribantenreborn.net, kasus Munir adalah simbol perlunya hukum migas ditegakkan tegas, agar negara tidak terus merugi dan mafia minyak tidak berkuasa di wilayah hukum Jambi.
Redaksi: Bahribantenreborn.net
Editor: Zulkarnain Idrus
