Jakarta, Bahri Banten Rebon. Net - Sorotan tajam kembali datang dari jurnalis senior Najwa Shihab terhadap lembaga legislatif. Ia menilai, problem terbesar DPR bukan terletak pada besaran gaji, melainkan pada pengelolaan dana reses yang nilainya fantastis namun minim transparansi.
Najwa menilai, publik terlalu sering disuguhi peristiwa politik yang berakhir tanpa kejelasan. “Udah terlalu sering nih kita punya peristiwa yang berakhir misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti tuntutan publik: transparansi, reformasi, dan empati,” ujarnya menanggapi polemik pemangkasan gaji anggota DPR, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, gerakan publik 17+8 yang muncul belakangan seharusnya tidak berhenti pada simbol pemotongan gaji, melainkan menuntut perubahan sistemik di parlemen. “Aku enggak masalah DPR digaji besar asal kerjanya benar. Tapi kalau publik puas cuma karena gajinya dipotong, kita gagal paham masalah sebenarnya,” tegasnya.
Najwa menyoroti bahwa dana reses DPR justru menjadi titik rawan penyalahgunaan. Berdasarkan catatannya, total dana reses mencapai Rp2,46 triliun per tahun, atau sekitar Rp2,5–4 miliar per anggota. Dana sebesar itu mengalir langsung ke rekening pribadi tanpa laporan publik yang memadai.
“Dana reses itu enggak pernah ada pertanggungjawaban ke publik, padahal jumlahnya miliaran rupiah per anggota. Itu yang harus dikawal, bukan sekadar gajinya,” tegas Najwa.
Ia juga menyinggung alasan klasik anggota dewan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan di daerah pemilihan karena masyarakat kerap meminta bantuan uang. Najwa menyebut, justru di situlah sistem politik menunjukkan kelemahannya.
“Kalau rakyat masih berharap uang dari wakilnya, berarti sistemnya yang harus dibenahi. Transparansi bukan cuma angka, tapi soal kepercayaan publik,” ujarnya menambahkan.
Najwa menegaskan, gaji besar bukan persoalan, asalkan diiringi dengan kinerja, integritas, dan keterbukaan penuh terhadap penggunaan dana publik. “Kita cuma ingin tahu uang rakyat itu dipakai buat apa. Buka saja ke publik, jangan sembunyi di balik laporan formalitas,” katanya.
Melalui kritiknya yang tajam, Najwa Shihab menegaskan bahwa pemangkasan gaji hanyalah kosmetik politik yang menutupi persoalan yang lebih serius: dana reses miliaran rupiah yang gelap, lemahnya akuntabilitas, dan rapuhnya integritas lembaga wakil rakyat.
