Bahribantenreborn.net | Jambi — Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-III Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM SPSI) Provinsi Jambi, yang digelar Rabu (19/11/2025) di Rumah Kebangsaan Siginjai, berubah menjadi panggung peringatan keras bagi semua pihak: serikat pekerja, perusahaan, hingga pemerintah. Bukan hanya seremoni, MUSDA kali ini penuh sinyal tegas dari Kapolda Jambi yang diwakili Dirbinmas Polda Kombes Pol Hengky Poerwanto, S.I.K., M.M, agar RTMM SPSI tidak lagi berjalan setengah hati.
Kehadiran para tokoh penting seperti Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI Sudarto AS, pejabat Disnakerprov Jambi, Apindo, BPJS, dan para pimpinan perusahaan besar termasuk PT Indofood Jambi, PT Budi Nabati Perkasa, PT Prima Mas Lestari, dan lainnya menunjukkan bahwa persoalan buruh di Jambi memasuki fase yang tidak bisa lagi disepelekan.
Ketua Umum RTMM Berbicara Lantang: “Kalau Mau Dihargai, Disiplin Dulu!”
Dalam sambutannya yang bernada keras, Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI Sudarto AS tidak memilih kata-kata halus. Ia menegaskan bahwa organisasi akan diabaikan jika anggotanya sendiri tidak menunjukkan profesionalisme.
“Anggota harus bertanggung jawab dalam bekerja. Kalau tidak, jangan harap organisasi ini dipandang,” ujarnya tajam.
Pesan Sudarto tampak mengarah pada realitas bahwa RTMM SPSI selama ini belum sepenuhnya solid. Ia mengingatkan bahwa serikat pekerja harus:
- Tumbuh secara organisasi
- Fokus pada perlindungan pekerja
- Berani memberi masukan kepada pemerintah
- Menjadi mitra pembangunan, bukan pelengkap penderita
“RTMM harus berkontribusi. Indonesia ingin menjadi negara produsen, dan kita bagian dari itu,” tegasnya.
Peringatan Kapolda via Dirbinmas: “Serikat Tidak Boleh Jadi Sumbu Konflik!”
Sambutan Kapolda Jambi yang disampaikan Kombes Hengky Poerwanto mengandung pesan serius—bahkan bagi sebagian peserta dianggap sebagai “alarm keras”.
1. Serikat Pekerja Wajib Berjuang, Tapi Jangan Anarkis
Serikat adalah hak pekerja. Namun ketika berubah jadi sumber kekacauan, Polri siap turun tangan. Serikat harus cerdas, bukan emosional.
2. UMP/UMK Jambi Masih Menggantung
Kapolda menegaskan bahwa sampai saat ini penetapan UMP/UMK Jambi masih menunggu regulasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Konsultasi Publik PP terbaru baru dilaksanakan 17 November 2025, membuat seluruh proses pengupahan penuh ketidakpastian.
3. Pembahasan UMK Berlapis dan Rawan Kepentingan
Mekanisme berjenjang mulai dari kabupaten/kota hingga gubernur membuka ruang tarik-menarik kepentingan. Serikat pekerja harus mengawalnya ketat.
4. Tenggat Final 31 Desember 2025
UMP dan UMK harus ditetapkan sebelum tutup tahun—jika tidak, Jambi akan masuk pusaran chaos regulasi.
Dirbinmas menegaskan:
“Saya harap MUSDA ini melahirkan pimpinan yang berintegritas, mampu menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, tanpa menimbulkan potensi gangguan Kamtibmas.”
Ini bukan sekadar imbauan, tetapi peringatan keras bahwa Polri tidak ingin serikat menjadi sumber gejolak.
Catatan Bahribantenreborn.net: MUSDA Ini Harus Jadi “Titik Balik”, Bukan Acara Lima Tahunan yang Hambar
Dari pantauan Bahribantenreborn.net, MUSDA KE-III RTMM SPSI Jambi memberi sinyal bahwa:
1. RTMM Masih Rapuh dalam Konsolidasi
Keluhan anggota terkait lemahnya komunikasi struktural mencuat di sela kegiatan.
2. Perusahaan Hadir, Tapi Minim Transparansi
Hampir tidak ada ruang dialog terbuka soal tekanan produksi, kondisi kerja, maupun masalah upah.
3. Kebijakan Pengupahan Masih Gelap
Regulasi UMP/UMK belum turun, membuat serikat pekerja dan pekerja berada di posisi menunggu tanpa kejelasan.
4. Pemimpin Baru Harus Berani Turun ke Lapangan
Bukan hanya duduk di kursi organisasi dan menandatangani rekomendasi.
MUSDA kali ini harus melahirkan:
- Pemimpin yang tegas
- Serikat yang solid
- Organisasi yang transparan
- Gerakan pekerja yang cerdas
Jika tidak, RTMM SPSI hanya akan menjadi penonton di panggung industri, sementara pekerja tetap menjadi korban ketidakpastian.
Reporter: Fahmi Hendri
Editor: Zulkarnain Idrus
