Binjai – Bahribantenreborn.Net |
Pernyataan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai, Sumatera Utara, Drs. H. Hamidan S.S., M.M., yang secara terbuka mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar pernyataan normatif. Sikap ini dapat dibaca sebagai peringatan keras dan tamparan politik bagi elit kekuasaan yang belakangan kian terang-terangan memainkan isu kelembagaan Polri demi kepentingan politik jangka pendek.
Hamidan menegaskan bahwa Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat, bukan instrumen kekuasaan, bukan pula komoditas politik yang bisa ditarik-ulur sesuai kepentingan elite. Dalam konteks politik nasional yang semakin sarat intrik, pernyataan FKUB Binjai ini justru memperlihatkan kegelisahan publik atas potensi politisasi aparat penegak hukum.
“Polri harus tetap di bawah Presiden. Jangan dijadikan alat kepentingan politik. Polri adalah pelindung masyarakat,” tegas Hamidan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik telak terhadap pemerintah dan parlemen yang dinilai gagal memberikan kepastian sikap, bahkan terkesan membiarkan wacana-wacana liar yang mengancam netralitas institusi Polri. Ketika negara tampak gamang, masyarakat sipil justru mengambil peran mengingatkan.
Lebih jauh, Hamidan menilai bahwa menggeser posisi Polri dari bawah Presiden hanya akan membuka ruang konflik kepentingan, memperlemah garis komando, serta berpotensi menyeret Polri ke dalam pertarungan politik praktis. Jika itu terjadi, maka yang dikorbankan bukan hanya institusi Polri, tetapi rasa aman rakyat dan kepercayaan publik terhadap negara.
Bagi FKUB, stabilitas keamanan adalah fondasi utama kerukunan umat beragama dan ketertiban sosial. Ketika Polri dilemahkan secara politik, maka potensi konflik horizontal akan semakin sulit dikendalikan. Karena itu, dukungan terhadap Polri bukan sekadar solidaritas, melainkan sikap politik moral untuk menjaga keutuhan bangsa.
Pernyataan ini juga mengandung pesan keras: rakyat tidak buta dan tidak bisu. Setiap upaya elite untuk menyeret Polri ke pusaran kepentingan kekuasaan akan dicatat sebagai pengkhianatan terhadap mandat reformasi dan cita-cita demokrasi.
FKUB Binjai berharap Polri tetap tegak lurus pada konstitusi, bekerja profesional tanpa tekanan politik, dan terus menjadi benteng terakhir perlindungan masyarakat. Negara diminta berhenti bermain api dengan institusi keamanan, karena yang terbakar pada akhirnya adalah kepercayaan publik itu sendiri.
Redaksi: Bahribantenreborn.Net
Editor: Zulkarnain Idrus
