CILEGON, Bahribantenreborn– Seorang warga Lingkungan Pegantungan Baru, RT 03 RW 14, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, yang berinisial M Kota Cilegon, mengaku telah bertahun-tahun tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Keluhan tersebut disampaikan warga kepada awak media saat ditemui pada Jumat (31/07/2026).
Menurut pengakuannya, selama ini dirinya belum pernah merasakan manfaat program bantuan sosial meskipun kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
"Warga berharap ada perhatian dan pendataan yang lebih maksimal dari pemerintah agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran," ungkap sumber kepada awak media.
Menindak lanjuti aspirasi tersebut, awak media berupaya melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Kelurahan Jombang Wetan guna memperoleh penjelasan terkait mekanisme pendataan maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Namun, saat didatangi, pihak kelurahan belum dapat memberikan keterangan resmi karena sedang di sibukkan dengan agenda pelayanan dan kegiatan pemerintahan yang cukup padat.
Permasalahan bantuan sosial sendiri kerap menjadi perhatian masyarakat, mengingat penyalurannya bergantung pada proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara berkala melalui sistem data sosial pemerintah.
Pemerintah juga terus melakukan pembaruan data penerima manfaat agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang berhak.
Atas dasar itu, masyarakat berharap adanya evaluasi dan penelusuran lebih lanjut terhadap data warga yang hingga kini belum pernah menerima bantuan sosial, sehingga tidak terjadi kesenjangan ataupun dugaan warga yang layak menerima namun belum terakomodasi dalam program pemerintah.
Media ini akan terus mengawal dan memantau perkembangan persoalan tersebut demi kepentingan masyarakat serta mendorong adanya kejelasan dari pihak-pihak terkait.
Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan, media juga membuka ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kelurahan Jombang Wetan, Dinas Sosial, maupun instansi terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan persoalan yang dikeluhkan warga dapat memperoleh solusi yang objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
(Tim)
