MEDAN — Bahribantenreborn.Net | Langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution berkantor dan menjalankan aktivitas pemerintahan dari Kepulauan Nias mendapat apresiasi keras dan positif dari PDK Kosgoro 1957 Sumatera Utara.
Bagi organisasi tersebut, keputusan Gubernur Sumut bekerja langsung dari Nias bukan sekadar kegiatan simbolik ataupun perpindahan lokasi kantor sementara. Langkah itu dinilai sebagai pesan politik pemerintahan yang kuat: pemimpin harus berani turun dari ruang birokrasi dan melihat langsung denyut persoalan rakyat.
Sekretaris PDK Kosgoro 1957 Sumatera Utara, Boy Iskandar Rangkuti, menyampaikan apresiasi tersebut di Medan, Kamis (13/8/2026).
Menurut Boy, selama ini masyarakat di wilayah kepulauan kerap berhadapan dengan persoalan yang tidak sederhana. Jarak geografis dengan pusat pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan secara maksimal.
Karena itu, kehadiran langsung gubernur di Nias dinilai dapat membuka mata pemerintah terhadap persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
“Ini adalah sosok gubernur yang dirindukan masyarakat. Belum ada selama ini gubernur yang turun langsung. Kolaborasi Sumut Berkah menjadi impian nyata bagi masyarakat Kepulauan Nias,” ujar Boy.
JANGAN HANYA DENGAR LAPORAN BAWAHAN
Boy menilai seorang kepala daerah tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif dari meja birokrasi.
Laporan memang penting, tetapi kondisi riil masyarakat terkadang jauh lebih kompleks daripada apa yang tertulis dalam dokumen pemerintahan.
Karena itu, turun langsung ke daerah menjadi penting agar gubernur dapat melihat sendiri kondisi infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perekonomian hingga berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Pemimpin tidak hanya berada di pusat pemerintahan, tetapi hadir dan merasakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Kami sangat apresiasi,” tegasnya.
Menurut Boy, kehadiran gubernur secara langsung juga dapat memangkas jarak komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias.
Persoalan yang selama ini mungkin membutuhkan proses koordinasi panjang diharapkan dapat lebih cepat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya.
NIAS JANGAN HANYA DIINGAT SAAT ADA SEREMONI
PDK Kosgoro 1957 Sumut berharap momentum Gubernur berkantor di Nias tidak berhenti pada kunjungan, rapat, atau kegiatan seremonial.
Justru setelah melihat kondisi masyarakat secara langsung, pemerintah dituntut menunjukkan apa hasil konkret dari kehadiran tersebut.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat datang dan mendengar aspirasi. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut.
Jalan yang rusak harus mendapat perhatian. Pelayanan publik harus diperbaiki. Pendidikan dan kesehatan harus diperkuat. Potensi ekonomi harus dibuka. Infrastruktur pendukung harus dikebut.
Dengan demikian, kehadiran gubernur benar-benar memiliki arti bagi masyarakat.
“Kalau pemimpin sudah hadir, melihat dan mendengar langsung persoalan masyarakat, tentu masyarakat menunggu langkah konkretnya. Jangan berhenti pada momentum,” kata Boy.
PEMERATAAN PEMBANGUNAN JANGAN JADI SEMBOYAN
PDK Kosgoro 1957 Sumut juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan.
Menurut Boy, Nias merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sumatera Utara. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus mendapatkan perhatian yang proporsional.
Nias memiliki potensi besar di bidang pariwisata, kelautan, perikanan, ekonomi kreatif dan sektor lainnya. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal apabila tidak dibarengi dengan infrastruktur, konektivitas, kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah yang konsisten.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan Sumatera Utara yang maju dan berkeadilan,” ujarnya.
GUBERNUR HADIR, RAKYAT MENUNGGU BUKTI
Langkah Bobby Nasution berkantor di Nias sekaligus menjadi ujian penting untuk memastikan sejauh mana konsep pemerintahan yang dekat dengan masyarakat mampu diterjemahkan menjadi kebijakan.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan semata-mata seberapa sering ia hadir di tengah masyarakat, tetapi seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan setelah ia hadir.
PDK Kosgoro 1957 Sumut berharap pola tersebut menjadi budaya baru dalam menjalankan pemerintahan Sumatera Utara.
“Pemimpin harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan mereka, melihat langsung persoalan dan bekerja memberikan solusi,” kata Boy.
Ia menegaskan, PDK Kosgoro 1957 Sumatera Utara akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan serta penguatan persatuan di Sumatera Utara.
Kehadiran Gubernur Sumut di Nias, menurutnya, harus menjadi awal dari perubahan cara pemerintah mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat.
Sebab bagi rakyat, pemimpin yang dirindukan bukan hanya pemimpin yang pandai berbicara di atas podium. Pemimpin yang benar-benar dirindukan adalah pemimpin yang mau datang, melihat sendiri penderitaan rakyat, mendengar keluhan mereka, lalu pulang membawa kebijakan dan solusi.
(Red)
Editor: Zulkarnain Idrus
