Jakarta,Bahribantenreborn- Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Di antaranya dengan mengaudit keuangan dan memberantas segala praktik kecurangan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo tidak hanya fokus menekan biaya haji agar lebih murah bagi masyarakat, tetapi juga ingin memastikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola keuangan haji dengan benar.
"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujar Dahnil usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (28/9).
Menurut Dahnil, audit forensik diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi keuangan haji secara menyeluruh berdasarkan fakta. Pemerintah tidak ingin terdapat rekayasa keuangan atau praktik lain yang membuat kondisi pengelolaan dana haji tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya," jelasnya.
Dahnil mengatakan pemerintah juga ingin memastikan pengelolaan keuangan haji pada masa pemerintahan Prabowo berjalan secara transparan dan akuntabel. Hal itu dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran faktual mengenai kondisi keuangan haji sebelum mengambil langkah pembenahan lebih lanjut.
"Jadi jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," kata Dahnil.
Ia menambahkan pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait audit forensik tersebut.
"Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," imbuhnya.
Selain pembenahan tata kelola keuangan, Dahnil menyebut arahan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan haji di Indonesia berlangsung secara transparan dan dikelola dengan baik.
"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," terangnya.
Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan bahwa Prabowo juga meminta agar waktu antrean haji dipangkas sehingga lebih pendek dari saat ini yang rata-rata mencapai 26 tahun. Atas perintah tersebut, kementeriannya memvalidasi 5,7 juta data dan ternyata ditemukan 400.000 data yang tidak valid.
"Setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi, antrean faktualnya sekarang 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden," pungkasnya.
*Diapresiasi Presiden Prabowo*
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi upaya pemerintah membersihkan ekosistem haji dan umrah dari kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan calon jemaah. Apresiasi tersebut juga diberikan terhadap peluncuran hotline 'Berantas Mafia Haji dan Umrah' beberapa pekan lalu.
"Beliau (Presiden) sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," kata Irfan.
Irfan berharap apresiasi tersebut semakin menyemangati Kementerian Haji dan Umrah untuk memberantas praktik yang merugikan jemaah.
"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," ujarnya.
