BahariBantenReborn.net | Jakarta, 12 Juli 2025
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kembali menegaskan arah strategis transformasi birokrasi nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025). Dalam forum tersebut, Menteri Rini memaparkan capaian kinerja Kementerian PANRB sepanjang 2025 dan membeberkan rencana kerja tahun 2026 yang sarat dengan semangat reformasi dan inovasi layanan publik.
"Kementerian PANRB berkomitmen menjadi motor penggerak transformasi birokrasi yang lebih digital, responsif, dan berintegritas. Fokus kami tahun ini mencakup penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi pemerintahan," ujar Rini.
Progres 2025: Langkah Nyata Penataan dan Digitalisasi
Selama tahun 2025, Kementerian PANRB melaksanakan berbagai program prioritas, termasuk restrukturisasi organisasi, perumusan arah baru reformasi birokrasi nasional, serta peningkatan mutu layanan yang berbasis teknologi. Inisiatif ini menjadi landasan penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, dan transparan.
Rencana 2026: Implementasi Roadmap RB dan Transformasi Menyeluruh
Untuk 2026, Kementerian PANRB akan memfokuskan upaya pada pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahap I, dengan penekanan pada akuntabilitas kinerja lintas sektor melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).
“SAKP mendorong pergeseran dari pendekatan instansional menuju pencapaian shared outcome antarinstansi demi merealisasikan target pembangunan nasional,” jelas Rini.
Tak hanya itu, penguatan manajemen ASN juga menjadi perhatian utama, termasuk pengembangan sistem merit, digitalisasi pengelolaan SDM aparatur, dan implementasi manajemen talenta yang berdaya saing.
Transformasi Digital Pemerintah: Lebih dari Sekadar Teknologi
Transformasi digital pemerintahan yang dicanangkan Rini bukan sebatas penggunaan aplikasi atau infrastruktur, melainkan mencakup perombakan menyeluruh terhadap proses bisnis, kelembagaan, budaya kerja, serta penguatan keamanan digital dan pengelolaan data.
Kementerian PANRB akan mengakselerasi interoperabilitas data dan integrasi layanan digital nasional melalui Digital Public Infrastructure (DPI). Fondasi seperti Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment diharapkan mampu memperkuat berbagai layanan prioritas, seperti program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Digitalisasi adalah kunci dalam memberikan layanan publik yang cepat, inklusif, dan berbasis kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Dukungan DPR: Kolaborasi Kuat untuk Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi atas pencapaian Kementerian PANRB. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terus terjalin erat antara DPR RI dan kementerian/lembaga mitra kerja.
"Komisi II DPR RI siap mendukung penuh Kementerian PANRB beserta lembaga terkait seperti BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal demi kemajuan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Langkah strategis yang ditempuh Kementerian PANRB membuktikan bahwa transformasi birokrasi bukan sekadar slogan, namun menjadi gerakan nyata dalam membangun pemerintahan yang adaptif, profesional, dan siap melayani Indonesia yang lebih baik.
(Redaksi BahariBantenReborn.net)
