Jakarta, Bahribantenreborn.net – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara bersama simpatisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025). Mereka menuntut percepatan penanganan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti.
Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Ade Rinaldi Tanjung ke Bareskrim Polri. Namun, hingga kini belum terlihat adanya langkah nyata dari pihak kepolisian dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Para demonstran menilai, pembiaran terhadap dugaan pemalsuan ijazah oleh pejabat publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap pendidikan nasional serta mencederai etika dalam birokrasi pemerintahan.
> “Kami turun ke jalan karena sudah muak melihat pembiaran. Bagaimana mungkin seorang Wakil Bupati bisa menjabat jika keabsahan dokumen pendidikannya diragukan? Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pidana. Mabes Polri jangan menutup mata,” tegas Ade Rinaldi dalam orasinya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam dokumen milik Tiorita Br Surbakti, antara lain perbedaan nama antara ijazah dan KTP, tinta ijazah yang tampak baru meski disebut sudah lama diterbitkan, hingga perbedaan ejaan tulisan tangan yang menimbulkan dugaan adanya kecacatan hukum.
Ade juga menuding adanya tekanan dan pembiaran dari aparat penegak hukum di wilayah Sumatera Utara, yang membuat kasus ini mandek. Dalam aksi ini, sekitar 100 hingga 200 orang massa berkumpul di Blok M, Bulungan, sebelum bergerak ke Mabes Polri membawa spanduk, bendera, mobil komando, dan pengeras suara.
Mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Mabes Polri segera menangkap dan menahan Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti;
2. Mengusut tuntas semua pihak yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen;
3. Membuka hasil penyidikan kepada publik secara transparan;
4. Membentuk tim investigasi bersama Kementerian Pendidikan untuk memverifikasi legalitas dokumen akademik pejabat di Kabupaten Langkat;
5. Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera mencopot jabatan Tiorita Br Surbakti jika terbukti bersalah.
Pangeran, salah satu koordinator lapangan, menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai ada kejelasan hukum.
> “Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jika tak ada progres dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan massa lebih besar. Aksi kami damai, dan kami harap kepolisian bersikap profesional,” pungkasnya.
Aksi berlangsung tertib dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Para peserta berharap Mabes Polri menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.
(Redaksi | Bahribantenreborn.net)
