Bahribantenreborn.net | Jakarta – Jumat, 11 Juli 2025 - Ancaman kerusakan lingkungan dan punahnya sektor pertanian, persawahan, serta perkebunan rakyat di berbagai wilayah Indonesia kini mendapat sorotan tajam dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar hukum internasional dan ekonom nasional tersebut menilai bahwa alih fungsi lahan secara besar-besaran telah menyebabkan kehancuran ekosistem pertanian dan kemiskinan struktural di tingkat akar rumput.
Dalam pernyataan tegas yang disampaikan dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Kalisari, Cijantung, Jakarta, Prof. Sutan mendesak agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera memerintahkan seluruh jajaran kementerian untuk menyelidiki dan menghentikan kerusakan alam yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
“Perambahan hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan tambang telah menghapus sumber kehidupan rakyat. Ini harus dihentikan. Presiden Prabowo adalah tokoh yang punya latar belakang kuat di bidang pertanian. Saatnya beliau bertindak menyelamatkan masa depan negeri ini,” ujar Sutan melalui sambungan telepon kepada media, Jumat (11/7).
Ia mengutip Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun faktanya, kata Sutan, rakyat semakin miskin, hasil bumi menghilang, dan alam rusak akibat pembiaran yang berlangsung puluhan tahun.
“Jutaan hektar lahan produktif berganti sawit. Jutaan pohon kelapa, cempedak, salak, duku, hingga nangka hilang. Tidak ada lagi panen besar dari daerah. Anak-anak muda bahkan tidak tahu seperti apa bentuk pohon buah asli Indonesia,” ungkapnya prihatin.
Prof. Sutan juga menyoroti peran lembaga-lembaga negara yang dinilainya gagal menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, oknum pejabat daerah hingga pusat ikut terlibat dalam proses penguasaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
“DLH, DPR RI, DPD RI, Kementerian Pertanian, dan instansi lainnya tidak mampu melindungi desa dan rakyat dari kehancuran sistematis ini. Bahkan kepala daerah seolah membiarkan kerusakan itu terjadi,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya kebangkitan kepala desa di seluruh Indonesia untuk menjaga lahan dan wilayahnya dari ancaman alih fungsi yang tidak berdampak pada kesejahteraan warga.
“Sebanyak 75.265 kepala desa harus bersatu, mengelola kembali tanah desa untuk pertanian dan menjaga ekosistem. Undang-undang harus hadir untuk melindungi mereka dari tekanan korporasi dan kepentingan elit,” tegas Presiden Partai Oposisi Merdeka ini.
Sutan juga menyesalkan kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. “Di saat rakyat semakin miskin, malah pajak terus dinaikkan. Sementara hasil bumi habis, dan desa tidak punya daya saing. Ini bentuk ketimpangan yang tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Sutan menegaskan bahwa pembangunan tanpa keberpihakan pada rakyat dan lingkungan hidup hanya akan memperluas penderitaan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali ke akar: membangun kekuatan pangan dari desa dan mengembalikan kehormatan tanah Indonesia sebagai sumber kehidupan.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional | Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka | Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta
Kontak: 0811-8419-260
Redaksi Bahribantenreborn.net
“Menyuarakan Keadilan, Mengawal Lingkungan dan Desa”
Sabtu, 12 Juli 2025
