Jakarta,Rabu, 16 Juli 2025 – Bahribantenreborn.net | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengawasan internal yang kuat di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tersebut.
Hal itu disampaikannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 yang digelar di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Rakorwas ini dihadiri berbagai pihak dari kementerian/lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pelayanan publik.
“Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal. Kalau pengawasan internalnya berjalan dengan baik, maka otomatis kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat. Lembaga akan dinilai mampu mengawasi dirinya sendiri secara objektif,” kata Tito yang juga merupakan Wakil Ketua Kompolnas.
Mendagri menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar menunggu laporan dari masyarakat, melainkan harus dilaksanakan secara sistematis dan proaktif. Ia mencontohkan pentingnya respons cepat dalam menangani keluhan publik, agar permasalahan tidak semakin meluas dan mencoreng institusi.
“Pendekatan ini seperti dalam dunia pelayanan jasa, respons cepat itu mutlak. Namun yang tidak kalah penting adalah pencegahan pelanggaran sejak dini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi Polri berbeda dengan negara besar lainnya karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Mobilisasi dan koordinasi di wilayah-wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Polri merupakan institusi kepolisian nasional terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dan bertugas di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Ini bukan tugas yang mudah,” ujarnya.
Tito juga mendorong Kompolnas untuk lebih aktif melakukan kunjungan ke satuan kerja (Satker) dan Polda, guna melihat langsung realisasi program dan strategi di lapangan. Ia menilai, hal ini penting agar kebijakan tidak hanya sebatas konsep, melainkan benar-benar diterapkan dan berdampak nyata.
“Dengan kunjungan lapangan dan diskusi langsung, kita bisa tahu sejauh mana efektivitas kebijakan diterapkan. Misalnya, target penurunan angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Ini akan mendorong satuan untuk lebih bertanggung jawab dan menghindari pelanggaran,” ungkapnya.
Rakorwas 2025 ini turut dihadiri oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo yang hadir mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Kompolnas Arief Wicaksono, Plh. Sekjen Komisi Yudisial Mulyadi, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, serta pejabat tinggi kementerian dan lembaga lainnya.
Melalui Rakor ini, pemerintah mendorong sinergi yang lebih kuat antar lembaga dalam mengawal reformasi dan profesionalisme Polri, demi terciptanya pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan terpercaya.
(Tim Redaksi | Bahribantenreborn.net)
