SERANG — bahribantenreborn.net | Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SLTA dan SMK Negeri di Provinsi Banten tahun 2025 kembali mencoreng wajah pendidikan nasional. Alih-alih menjadi instrumen pemenuhan hak dasar warga, SPMB justru berubah menjadi ladang subur bagi oknum tak bermoral, yang menjadikan anak bangsa sebagai korban sistem penuh permainan dan dugaan jual-beli kursi.
Masyarakat berteriak. Air mata orang tua tumpah karena anak-anak mereka gagal diterima di sekolah negeri, sementara jalur ‘titipan pejabat’ dan dugaan praktik pungutan liar (pungli) disebut berjalan mulus tanpa hambatan. Tak sedikit yang harus merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah demi ‘menyogok’ agar bisa masuk sekolah negeri.
“Kami miskin bukan berarti tidak berhak sekolah di negeri! Tapi sistem ini menyaring kami bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan isi amplop,” ujar seorang warga Rangkasbitung dengan nada tinggi.
SPMB Digital Diduga Jadi Proyek “Menguntungkan Kelompok Tertentu”
Implementasi sistem digital yang seharusnya menjamin transparansi justru diduga menjadi alat baru untuk melancarkan konspirasi terselubung. Banyak pihak menduga adanya kolaborasi busuk antara oknum pejabat, sekolah, dan yayasan swasta untuk ‘membagi kue’ dari jalur penolakan di sekolah negeri.
Warga yang mengikuti jalur resmi ditolak dengan alasan kuota penuh. Namun anehnya, kursi-kursi itu kemudian bisa diisi oleh siswa-siswa "tak dikenal" yang datang dari jalur istimewa.
“Ada murid nilainya pas-pasan tapi bisa diterima. Ternyata anak pejabat, katanya dititip lewat jalur khusus,” beber seorang guru SMA di Tangerang yang enggan disebutkan namanya.
Pemprov Banten: Program Sekolah Gratis di Swasta Jadi Jalan Tengah
Menanggapi kekacauan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Banten memberikan klarifikasi. Kabid GTK Dindik Banten, Rahmat, didampingi Kasubag Umum dan Umpeg, Herli, menjelaskan bahwa keterbatasan daya tampung di sekolah negeri menjadi alasan utama banyak siswa tidak tertampung.
Sebagai solusi, Gubernur Banten Andra Sony menggulirkan program Sekolah Swasta Gratis yang berlaku di 811 sekolah swasta mitra dari total 1.243 sekolah swasta yang ada. Seluruh biaya ditanggung APBD, mulai dari pendaftaran hingga SPP.
“Negara hadir, tidak semua bisa masuk negeri, tapi bisa tetap sekolah di swasta tanpa bayar sepeser pun,” ujar Herli di Kantor Dindik Banten, Senin (8/7/2025).
Ancaman Dinas: Oknum Pungli Akan Diproses Hukum
Namun fakta di lapangan berkata lain. Banyak orang tua murid mengaku tetap dimintai biaya, bahkan di sekolah-sekolah swasta yang katanya ‘gratis’. Dindik Banten menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang bermain di balik program ini.
“Kalau ada guru, kepala sekolah, atau panitia SPMB—baik di negeri atau swasta—yang masih minta uang, laporkan! Kami akan panggil dan beri sanksi tegas,” tandas Rahmat dengan tegas.
Pendidikan Jadi Ladang Bisnis Oknum Rakyat Terpinggirkan
Miris, pendidikan yang seharusnya jadi hak rakyat justru dijadikan komoditas oleh kelompok haus kekuasaan dan uang. APBN yang seharusnya menopang masa depan generasi muda, kini justru digerogoti oleh moral bejat sebagian oknum pejabat, dewan, dan birokrasi sekolah.
SPMB 2025 di Banten menjadi cermin buram bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menegakkan keadilan pendidikan. Sistem rusak, rakyat tertindas.
(Rom/Bahribantenreborn.net)
