Tangerang – Bahribantenreborn.net | Dunia pers kembali dikejutkan dengan kasus intimidasi terhadap wartawan di Kota Tangerang, Banten. Peristiwa yang terjadi Jumat (15/8/2025) ini menimpa tim Lembaga Investigasi Negara (LIN) bersama jurnalis Media Patroli Indonesia saat mencoba mengonfirmasi dugaan pelanggaran izin ekspor-impor dan UU Ketenagakerjaan oleh sebuah perusahaan di kawasan pergudangan Karawaci.
Alih-alih mendapat penjelasan, wartawan Hiskia Bangun justru mendapat perlakuan kasar. “KTA saya sempat dibanting ke tanah, bahkan ada ucapan merendahkan profesi media, seolah-olah wartawan hanya mencari uang haram. Ini penghinaan luar biasa,” ungkap Hiskia, yang juga mengaku sempat merekam momen intimidasi tersebut.
Merasa terancam, ia bersama rekannya dari LIN akhirnya memilih mundur untuk menjaga keselamatan.
Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Prof Dr Sutan Nasomall SH MH, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom. Menurutnya, insiden ini tidak bisa dianggap sepele karena sudah menyentuh ranah pelanggaran hukum terhadap kebebasan pers.
“Jangan biarkan wartawan bekerja di bawah ancaman. Saya meminta Kapolri dan Dewan Pers segera membuka Posko Laporan Wartawan (Poslap), baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini bentuk perlindungan nyata bagi pers dan demokrasi kita,” tegas Prof Sutan, yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka dan pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus Jakarta.
Senada, Fadlli Achmads Am, Ketua DPD Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) Banten, menilai apa yang dilakukan karyawan perusahaan tersebut sudah melecehkan profesi jurnalis. “Ini penghinaan terhadap kebebasan pers. Aparat hukum wajib bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk di Banten,” katanya.
Kasus intimidasi terhadap jurnalis ini kembali menegaskan betapa rapuhnya perlindungan pers di lapangan. Jika aparat hukum diam, maka kebebasan pers di Banten bisa terancam mati suri.
Redaksi: Bahribantenreborn.net
