Prof. Sutan Nasomal: Teror Pajak di Usia 80 Tahun RI, Presiden Prabowo Harus Tegas Bela Rakyat!

Zulkarnaen_idrus
0

Jakarta, Bahribantenreborn.net | Polemik kenaikan pajak daerah yang melonjak drastis hingga ratusan bahkan ribuan persen mendapat sorotan tajam dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional sekaligus ekonom. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk teror pajak yang sangat menyengsarakan rakyat di usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.


Dalam pernyataannya di markas pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/8/2025), Prof. Sutan menyinggung kasus Bupati Pati yang viral hingga memicu perlawanan rakyat. Menurutnya, hal ini tidak boleh dibiarkan meluas ke daerah lain.

“Rakyat Pati melawan karena pemerintahnya arogan. Itu peringatan keras bagi pemerintah pusat. Pajak PBB-P2 yang dikeluhkan masyarakat bukan murni inisiatif kepala daerah. Ini jelas ada instruksi dari atas. Maka Presiden tidak boleh tutup mata!” tegas Prof. Sutan.


Lebih Kejam dari Penjajah

Prof. Sutan mengingatkan bahwa dalam sejarah nusantara, baik penjajahan Belanda maupun kerajaan-kerajaan lokal, pajak tidak pernah lebih dari 10–15 persen. Ia menilai kenaikan hingga 100–1000 persen adalah keputusan “gila” yang melampaui batas kemanusiaan.

“Penjajah Belanda saja tidak memungut pajak setinggi ini. Kalau ada yang menaikkan pajak seenaknya, itu ulah oknum korup dan tidak waras,” ujarnya.


Desakan Tegas ke Presiden

Prof. Sutan mendesak Presiden RI, Jenderal Haji Prabowo Subiyanto, segera membatalkan kebijakan kenaikan pajak yang meresahkan masyarakat.


“Saya yakin ini bukan perintah Presiden. Oknum di pemerintahan sedang mempermainkan beliau. Rakyat menunggu suara Presiden dari Istana untuk membatalkan kebijakan pajak yang kejam ini,” katanya.


Ia juga menilai menteri-menteri yang tidak pro rakyat layak diganti, dan kepala daerah yang arogan dalam menaikkan pajak seharusnya dipecat.


Solusi PAD Tanpa Menindas Rakyat

Prof. Sutan menegaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan industri ekonomi rakyat, bukan dengan menekan masyarakat melalui pajak tinggi.


Peringatan Ancaman Perpecahan

Ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat. Jika tidak, keresahan publik bisa berujung pada gejolak sosial.


“Indonesia bisa kokoh jika pemerintah melindungi rakyatnya. Tapi kalau kebijakan justru menindas, jangan kaget bila rakyat marah besar dan persatuan bangsa terancam,” tandas Prof. Sutan.


Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional & Ekonom
Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta


Redaksi: Bahribantenreborn.net

Tags

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top