Bahribantenreborn.net | Maluku Utara, 24 Agustus 2025 —
Isu keadilan dalam pengelolaan tanah kembali ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Dalam orasi kebangsaannya di forum Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Ternate, Sabtu (23/8/2025), Nusron menyatakan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan pada keadilan, bukan semata kepentingan kelompok tertentu.
“Pada kebijakan pertanahan, transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” tegas Nusron.
Pesan tersebut dinilai relevan di tengah banyaknya persoalan agraria yang kerap menimbulkan konflik antara masyarakat dengan korporasi maupun pemerintah daerah. Nusron mengingatkan, siapapun yang berada di kursi kekuasaan—baik menteri, gubernur, legislator maupun rakyat biasa—harus menjadikan keadilan sebagai kata kunci perjuangan.
Selain menyoroti aspek keadilan, Nusron juga menekankan pentingnya kontribusi nyata bagi bangsa, ketimbang perdebatan asal-usul atau latar belakang. “Kita sudah tidak lagi saatnya bicara dari mana asal kita, tapi yang paling penting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.
Rakor Regional KAHMI bertema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia” ini dibuka oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Nusron hadir bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Kepala Kanwil BPN Maluku Utara, Lalu Harisandi.
📌 Redaksi: Bahribantenreborn.net
