Tangerang, Bahribantenreborn.net – Dugaan pelanggaran transparansi anggaran mencuat di Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Pasalnya, desa tersebut tidak memasang baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Padahal, pemasangan baliho APBDes merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, agar warga mengetahui berapa jumlah dana desa yang diterima dan bagaimana alokasinya. Ketidakjelasan ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik.
Ketua DPC Abpednas Kabupaten Tangerang, Saniman, menilai hal ini bukan persoalan sepele. “Baliho APBDes wajib dipasang. Itu perintah undang-undang, bagian dari keterbukaan informasi publik. Kalau tidak dipasang, jelas ada aturan yang dilanggar. Ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di Desa Cisereh?” ungkapnya.
Tim Abpednas Kabupaten Tangerang saat melakukan kunjungan juga tidak menemukan baliho APBDes di kantor desa. Bahkan, surat klarifikasi yang dikirimkan ke pihak desa belum mendapat jawaban hingga sekarang. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang ditutupi terkait pengelolaan dana desa.
Tidak memasang baliho APBDes berarti melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konsekuensinya, desa bisa terancam sanksi administratif hingga pencabutan dana desa, bahkan jeratan pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Desa Cisereh masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi. Publik pun menunggu jawaban: apakah ini sekadar kelalaian, atau justru ada “borok” anggaran yang sengaja disembunyikan?
Bahribantenreborn.net – Suara Kritis, Tajam Membongkar Fakta.
