Bahribantenreborn.net | Sumut – Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang digembar-gemborkan sebagai inovasi modern penegakan hukum lalu lintas, kini menuai kritik tajam. Praktisi hukum Sumatera Utara, Muhammad Hendra, S.H., M.H., menilai sistem ini gagal menekan pelanggaran dan justru membuka banyak celah di lapangan.
“ETLE hanya efektif di area yang terpasang kamera. Di luar itu, pelanggaran tetap marak tanpa tersentuh hukum,” tegas Hendra.
Ia menyebut berbagai kelemahan teknis menjadi penghambat serius, mulai dari sulitnya mendeteksi plat nomor palsu, plat yang ditutup, hingga surat tilang yang salah alamat. Koordinasi antarpenegak hukum pun dinilai masih lemah dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik.
“Budaya masyarakat juga bermasalah. Mereka lebih takut kalau ada polisi berdiri di jalan, bukan karena sistem ETLE. Ini menunjukkan ETLE belum bisa jadi efek jera,” kritiknya.
Hendra mendorong pemerintah untuk segera memperluas cakupan kamera, mengoptimalkan ETLE mobile, serta meningkatkan kemampuan aparat dalam mengelola data dan koordinasi lintas lembaga.
Lebih jauh, ia menuntut Mahkamah Agung agar mengeluarkan surat edaran khusus tentang pedoman ETLE demi kepastian hukum. “Tanpa aturan yang kuat, penindakan hanya setengah hati dan masyarakat kehilangan rasa adil,” ujarnya.
Jika tidak segera direformasi, ETLE dikhawatirkan hanya menjadi proyek pencitraan yang mahal tanpa hasil nyata, sementara pelanggaran lalu lintas kian tak terbendung di jalan raya.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zoelidrus
