Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Kenaikan Anggaran 2026 Harus Berdampak Nyata, Komisi II DPR RI Diminta Terus Kawal

Bahribantenreborn.net | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kenaikan pagu anggaran ATR/BPN tahun 2026 tidak boleh sekadar angka di atas kertas, tetapi harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Ossy saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi II. Harapan kami, peningkatan anggaran ini dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ossy.

Menurutnya, 80 persen fungsi ATR/BPN langsung bersinggungan dengan pelayanan publik. Karena itu, peningkatan anggaran akan diarahkan pada dua hal: perbaikan sistem layanan dan penguatan SDM.

“Perlu ada penyederhanaan dan perbaikan proses bisnis di pusat maupun daerah. Dengan 527 satker di seluruh Indonesia, pelayanan harus makin sederhana, cepat, tetapi tetap akurat karena produk pertanahan menyangkut aspek hukum,” jelasnya.

Selain itu, pembenahan SDM juga dinilai mendesak. Rotasi pegawai melalui tour of duty dan tour of area akan terus dilakukan untuk menghindari zona nyaman dan meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan.

Salah satu sorotan dalam RDP adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy memaparkan, target PTSL sempat menurun di 2025 menjadi 1,3 juta bidang tanah. Namun pada 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang, berkat dorongan Komisi II DPR RI.

“Sejak 2016–2017, capaian PTSL memang signifikan, tapi dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi. PR besar ini harus kita tuntaskan,” tegasnya.

Ossy mengingatkan, percepatan PTSL sangat vital untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Ia pun berharap Komisi II DPR RI tidak hanya mendukung dari sisi anggaran, tetapi juga aktif mengawal implementasi di lapangan.

“Terima kasih atas dukungan Komisi II, semoga pengawasan terus diperkuat agar pelayanan semakin maksimal dan manfaatnya dirasakan rakyat,” pungkasnya.

Bahribantenreborn.net