Bahribantenreborn.net | DELI SERDANG — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Suara Masyarakat (DPP FKSM) Sumatera Utara, Irwansyah, mendesak Bupati Deli Serdang, Asriluddin Tambunan, untuk segera menutup operasional pabrik pembuatan kasur yang berlokasi di Jalan Jati Rejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Desakan tersebut disampaikan Irwansyah kepada wartawan saat ditemui di kawasan Pondok Rowo. Ia menegaskan bahwa pabrik tersebut diduga tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang karena berdiri di atas lahan eks PTPN II yang tidak memiliki kejelasan status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Pabrik itu tidak mungkin memiliki izin karena berdiri di atas tanah eks PTPN II dan tidak memenuhi syarat administrasi, khususnya terkait status lahan. Sudah pasti tidak akan disetujui oleh Pemkab,” tegas Irwansyah.
Lebih lanjut, ia juga menuding pihak pengelola pabrik telah melakukan pelanggaran administratif dan hukum, termasuk dugaan penggunaan jasa preman untuk menghalangi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara.
Irwansyah menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk menghalangi atau membubarkan aksi tersebut.
Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (02/04/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di depan lokasi pabrik sempat memanas dan nyaris berujung bentrokan fisik antara massa aksi dan sejumlah orang yang diduga preman bayaran.
“Sudah tidak punya izin resmi, malah menggunakan preman untuk menghalangi masyarakat menyampaikan aspirasi. Apakah pemilik pabrik ini kebal hukum? Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Irwansyah dengan nada keras.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi bentrokan yang melibatkan mahasiswa sebagai generasi muda sangat berbahaya dan dapat menimbulkan korban. Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera mengambil langkah tegas.
“Jika sampai terjadi bentrokan dan ada korban, apalagi mahasiswa, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami mendesak agar pabrik ini segera ditutup,” pungkasnya.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung & Red
Editor: Zulkarnain Idrus
