CILEGON, Bahribantenreborn—proses seleksi Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) menjadi perhatian publik. Sorotan tersebut datang dari aktivis jalanan yang akrab disapa Kang Ade, yang meminta panitia seleksi bekerja secara transparan, profesional, dan terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Jumat (15/05/2026)
Menurut Kang Ade, posisi komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis seperti PT PCM tidak boleh dipandang sekadar jabatan formal ataupun ruang kompromi politik. Ia menegaskan, perusahaan daerah yang bergerak di sektor kepelabuhanan harus dipimpin figur yang benar-benar memahami dunia bisnis pelabuhan, logistik, hingga tata kelola perusahaan yang sehat.
“Komisaris PT PCM harus diisi orang-orang yang memahami bisnis kemaritiman dan tata kelola perusahaan yang baik. Jangan sampai proses seleksi hanya menjadi formalitas semata. Semua harus sesuai aturan yang berlaku dan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” tegas Kang Ade.
Ia menilai kompetensi kepemimpinan menjadi syarat utama dalam proses seleksi tersebut. Menurutnya, calon komisaris harus memiliki pengetahuan, keahlian, serta keterampilan teknis di bidang pelayaran, ke pelabuhanan, logistik, dan hukum maritim.
Selain itu, para kandidat juga dinilai harus memahami regulasi terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, hingga tata cara berlalu lintas di laut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kang Ade juga mengkritik panitia seleksi agar menjalankan proses penjaringan secara jujur dan adil. Hal itu disampaikannya menyusul munculnya dugaan sejumlah pendaftar yang masih memiliki kedekatan maupun afiliasi dengan partai politik tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan apabila tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau memang benar kandidat tersebut sudah mengundurkan diri dari partai politik, sebaiknya surat pengunduran dirinya dipublikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendesak panitia seleksi tidak hanya menerima dokumen administratif semata, tetapi turut melakukan verifikasi mendalam terhadap rekam jejak para peserta.
Di tengah berkembangnya iklim investasi dan aktivitas industri di Kota Cilegon, keberadaan PT PCM dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung sektor kepelabuhanan dan logistik daerah. Karena itu, pengisian jabatan komisaris dianggap tidak boleh dilakukan secara serampangan ataupun berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.
“PT PCM saat ini sedang tumbuh menjadi BUMD yang profitable. Maka seluruh proses seleksi harus mengedepankan sistem pengembangan, integritas, dan kompetensi agar perusahaan semakin maju serta mampu memberikan kontribusi besar bagi daerah,” tutup Kang Ade.
