CILEGON,Bahribantenreborn-Komitmen pelayanan publik dan keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon menjadi sorotan.
Tim media mengaku mengalami kesulitan menjalin komunikasi dengan jajaran pimpinan dinas saat melakukan upaya koordinasi terkait kegiatan kerja sama publikasi di lingkungan dinas DP3AP2KB kota Cilegon.
Pada Jumat (10/7/2026), tim media mendatangi Kantor DP3AP2KB Kota Cilegon untuk menindaklanjuti kabar kemitraan yang sebelumnya telah disampaikan.
Kedatangan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara media dan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari staf di kantor tersebut, Kepala Dinas sedang melaksanakan agenda di luar kota, Sekretaris Dinas bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), sementara pejabat lainnya juga sedang menjalankan kegiatan di luar kantor.
«"Pak Kepala Dinas sedang ada agenda di luar kota, Sekretaris sedang WFH, dan pejabat lainnya sedang ada kegiatan di luar," ujar salah seorang staf kepada tim media.»
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan kepada masyarakat maupun mitra kerja. Ketidakhadiran seluruh pejabat yang memiliki kewenangan secara bersamaan dinilai berpotensi menghambat proses koordinasi, komunikasi, serta pelayanan terhadap pihak eksternal yang membutuhkan kepastian.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang responsif merupakan bagian dari implementasi prinsip keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Kondisi yang dialami tim media kemudian memunculkan pertanyaan publik : untuk siapa sebenarnya pelayanan prima itu diberikan apabila akses komunikasi terhadap mitra strategis pemerintah masih menemui kendala?
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, masyarakat tentu berharap setiap instansi mampu menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, profesional, dan memberikan kepastian.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DP3AP2KB Kota Cilegon belum memberikan tanggapan resmi terkait tindak lanjut surat penawaran kerja sama maupun mekanisme pelayanan terhadap pihak eksternal yang datang untuk melakukan koordinasi.
Tim media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Dinas maupun jajaran DP3AP2KB Kota Cilegon guna menjaga prinsip ke berimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menjunjung tinggi asas profesionalisme jurnalistik.
