CILEGON,Bahribantenreborn- Pelaksanaan pekerjaan revitalisasi SMA Muhammadiyah Kota Cilegon yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan.
Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Anti Korupsi (DPW LSM INAKOR) Banten Handi, mempertanyakan keterbukaan informasi publik serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana dan pengawas pekerjaan tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, pekerjaan revitalisasi tersebut memiliki nilai anggaran ratusan juta rupiah dan mulai dilaksanakan sejak 3 Agustus 2026.
Namun, pelaksanaan proyek yang menggunakan sumber dana negara tersebut di nilai perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait transparansi informasi mengenai pelaksana, konsultan pengawas, spesifikasi pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
DPW LSM INAKOR Banten menilai, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN semestinya di ikuti dengan keterbukaan informasi yang memadai agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran negara tersebut di laksanakan.
“Kami mempertanyakan aturan dan regulasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk siapa pelaksana dan siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Karena ini menggunakan anggaran negara, maka aspek transparansi dan akuntabilitas tidak boleh diabaikan,” tegas Handi DPW LSM INAKOR Banten.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah upaya konfirmasi kepada pihak sekolah, pelaksana maupun pengawas belum memperoleh penjelasan yang memadai.
Saat di lakukan kunjungan ke lokasi, pihak sekolah disebut belum dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai kegiatan pembangunan revitalisasi tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah publik. Sebab, proyek yang menggunakan uang negara idealnya dapat di pantau secara terbuka, baik dari sisi nilai pekerjaan, sumber anggaran, pelaksana, pengawas, waktu pelaksanaan maupun progres pembangunan Serta Matrial.
DPW LSM INAKOR Banten meminta Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Gubernur Banten untuk tidak tinggal diam.
Mereka mendorong adanya evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan revitalisasi SMA Muhammadiyah Kota Cilegon.
Menurutnya, pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar di gunakan sesuai peruntukan, ketentuan kontrak dan standar pekerjaan yang telah di tetapkan.
“Kami meminta Kementrian Pendidikan Dasar Dan Menengah,Gubernur Banten melakukan evaluasi. Jangan sampai pekerjaan yang bersumber dari APBN justru menimbulkan tanda tanya karena minimnya informasi kepada publik,” lanjutnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar identitas dan kapasitas pelaksana serta konsultan pengawas dapat di ketahui secara jelas oleh masyarakat.
Hal tersebut penting untuk memastikan terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan persoalan.
Transparansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terlebih ketika pembangunan di lakukan di lingkungan pendidikan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini di turunkan, pihak sekolah, pelaksana dan pengawas pekerjaan belum memberikan penjelasan secara resmi terkait pelaksanaan revitalisasi SMA Muhammadiyah Kota Cilegon maupun sejumlah pertanyaan yang disampaikan.
Handi DPW LSM INAKOR Banten menegaskan akan terus memantau pelaksanaan pekerjaan tersebut dan meminta instansi terkait memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk membuka informasi secara terang dan memastikan proyek revitalisasi tersebut benar-benar berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
