JAKARTA, Bahribantenreborn.net – Gelombang kritik kini berubah menjadi tekanan terbuka terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Di tengah ancaman krisis energi global, perusahaan listrik milik negara itu justru diterpa isu serius yang berpotensi mengguncang kepercayaan publik: utang membengkak, laba merosot, hingga munculnya dugaan “angka gelap” Rp20,9 triliun dalam laporan keuangan.
Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, tidak lagi berbicara normatif. Ia secara gamblang menyebut kondisi PLN saat ini berada di titik rawan yang tidak boleh ditutup-tutupi.
“Utang Rp711,2 triliun pada 2024, naik dari Rp655 triliun. Dalam satu tahun bertambah Rp56,2 triliun. Sementara laba turun dari Rp22 triliun menjadi Rp17,7 triliun. Ini bukan sekadar tekanan, ini alarm keras!” tegasnya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola yang berpotensi berdampak luas terhadap ketahanan energi nasional.
Rp20,9 Triliun: “Angka Gelap” yang Tak Bisa Disapu di Bawah Karpet
Sorotan paling tajam mengarah pada dugaan ketidaksesuaian pencatatan laporan keuangan sebesar Rp20,9 triliun. Meski masih disebut indikatif, Kasihhati menilai angka ini terlalu besar untuk dianggap sekadar kesalahan teknis.
“Ini bukan angka recehan. Kalau ini benar, ini bisa masuk kategori skandal keuangan. Harus dibongkar total!” ujarnya lantang.
Ia mendesak audit investigatif independen dilakukan secepatnya untuk mengungkap apakah terdapat pelanggaran serius dalam pengelolaan keuangan PLN.
“Jangan sampai publik dibohongi dengan angka-angka yang tidak transparan,” tambahnya.
Desakan Keras ke Presiden: Copot Jika Terbukti!
Tekanan kini diarahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kasihhati meminta kepala negara tidak ragu mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.
Nama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, secara eksplisit disorot sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
“Kalau terbukti ada pelanggaran atau kelalaian, copot! Tidak boleh ada kompromi dalam pengelolaan aset negara,” tegasnya tanpa tedeng aling-aling.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari persoalan ini tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
“Jangan rakyat dijadikan ‘sapi perah’ untuk menutup lubang akibat salah kelola,” ujarnya tajam.
ESDM Ikut Diseret: Jangan Cuma Retorika!
Tak hanya PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga ikut diseret dalam pusaran kritik. Pemerintah dinilai belum menunjukkan sikap tegas dan transparan dalam merespons potensi krisis energi.
“Jangan cuma bicara normatif. Publik butuh kejujuran dan langkah konkret, bukan retorika,” kata Kasihhati.
Bungkamnya PLN dan Kementerian, Publik Kian Curiga
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM masih bungkam tanpa penjelasan resmi.
Sikap diam ini justru mempertebal kecurigaan publik. Upaya konfirmasi terus dilakukan, namun belum mendapat respons.
Dari Krisis Energi ke Krisis Kepercayaan?
Di tengah ketidakpastian global dan lonjakan harga energi, kondisi internal PLN menjadi krusial. Jika dugaan persoalan keuangan ini benar adanya, maka yang terancam bukan hanya stabilitas energi nasional, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN.
Kasihhati menegaskan, ini bukan sekadar kritik, melainkan peringatan keras.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau tidak dibenahi sekarang, dampaknya bisa jauh lebih besar ke depan,” pungkasnya.
(Tim Investigasi Bahribantenreborn.net)
